Loading...

Hendri Saparini: Kebijakan Pertanian, Belajarlah dari Vietnam dan Thailand

16:05 WIB | Thursday, 05-April-2018 | Nasional | Penulis : Gesha

Hendri Saprini (tengah) saat Diskusi Bulanan HKTI

Pertanian hingga kini sebagai sumber perekonomian terbesar Indonesia. Sayangnya, sekarang ini masih sebagai subsistem. Soal kebijakan pembangunan pertanian, terutama pangan, Pemerintah Indonesia bisa belajar dari Vietnam dan Thailand.

 

Pengamat Ekonomi, Hendri Saparini mengatakan, Indonesia bisa berkaca pada kebijakan pertanian di Vietnam yang pemerintahnya membeli beras dengan harga 30% di atas biaya produksi. Begitu juga Thailand yang membeli dengan harga 5% di atas harga pasar.

 

“Itulah yang menjadikan masyarakatnya mau berproduksi dan menjadi eksportir beras di dunia,” katanya saat Diskusi Bulanan HKTI "Update Perekonomian Indonesia" di Kantor HKTI, Jakarta, Kamis (5/4).

 

Hendri melihat ada dua hal yang pro kontra. Di satu sisi, pemerintah menginginkan harga beli pangan dari petani tinggi, sehingga berujung pada keuntungan dan kesejahteraan petani meningkat. Namun  di sisi lain justru malah mengaitkan tingginya harga pangan akan berdampak pada inflasi. Padahal menurut Hendri, harga tinggi di tingkat konsumen terjadi di level distribusi. “Jadi kalau kita mengikuti itu, kita tidak akan bisa mensejahterakan petani,” ujarnya.

 

Salah satu tokoh ekonomi ini menegaskan, Indonesia harus memilih untuk mencari harga murah atau menyejahterakan petani. “Lalu apa yang harus dilakukan jika ingin dua-duanya? Kasih insentif kepada petani agar mau produksi. Itu saja,” tegasnya.

 

Insentif untuk petani bisa dikerjasama dengan pemerintah daerah yang lebih mengerti potensi dan roadmap daerahnya. “Tinggal kasih insentif dan disinsentifnya, sehingga terlihat matriks  kebijakan. Lalu bisa disusun rancangan kebijakan selama lima tahun,” sarannya.

 

Hendri menilai, selama ini Indonesia hanya membesarkan kue ekonomi bukan siapa yang harusnya mendapatkan manfaat dari ekonomi tersebut. "Sebenarnya jika kita mengesampingkan politik, sudah jelas langkah apa yang harus diambil untuk perekonomian," tegasnya. Gsh

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162